Silahturahmi Ke PKB, Agus Siki Harapkan Politik Uang Bisa Ditekan Lewat Rubah Sistem Pemilu

Kefamenanu, Bawaslu TTU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melakukan Silaturahmi ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten TTU. Kegiatan tersebut guna melakukan Konsolidasi Demokrasi dengan pimpinan partai yang berlangsung di Sekretariat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten TTU, (Rabu 22/4/2026).

Hadir dalam kegiatan ini, Agustinus Siki, S.H. selaku Sekretaris DPC beserta pengurus DPC PKB Kabupaten TTU, Ketua Bawaslu TTU Martinus Kolo, S.E, Anggota Bawaslu Kabupaten TTU, Roswita Helen P. Taus S.E, dan Heppy Octavia, S.Pd, beserta jajaran Sektariat Bawaslu Kabupaten TTU. 

Tujuan dilakukannya kegiatan dimaksud untuk memperkuat peran Bawaslu dalam membangun sinergi antar lembaga politik dan pengawas, meningkatkan partisipasi masyarakat, mencegah pelanggaran pemilu, serta menjaga integritas demokrasi di luar tahapan pemilu agar demokrasi di Kabupaten TTU semakin transparan, berintegritas dan akuntabel.

Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo, S.E. diawal pembicaraanya menyampaikan bahwa kedatangan Bawaslu TTU ke Sekretariat DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendapatkan input ataupun masukan dari partai politik terhadap isu-isu yang mengganggu tahapan Pemilu dan Pemilihan yang sudah dilewati untuk perbaikan kinerja Bawaslu kedepannya. Hari ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai politik ke 4 (empat) yang sudah dikunjungi oleh Bawaslu TTU, ujar Martinus.

Sementara itu Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten TTU, Agustinus Siki, S.H.  memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten TTU atas kunjungannya hari ini. Dalam penyampaiannya, Agus Siki mengatakan “Visi utama kita adalah menciptakan pemilu yang berkualitas dan pemilu yang menjunjung tinggi harkat dan martabat,”. Memang hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu Tahun 2024 adalah pemilu yang sangat menguras energi dan menelan biaya yang begitu besar sehingga ini menjadi catatan untuk kita bagaimana menciptakan pemilu yang efisien.

Politik uang yang tidak keliatan nyatanya sangat tinggi terjadi di pemilu kemarin sehingga pemilu yang berkualitas bukan berapa besar biaya yang dibutuhkan akan tetapi seberapa besar pendidikan politik baik itu untuk partai, dan juga masyarakat yang nantinya akan terlibat dalam pemilu maupun pemilihan karena demokrasi yang kita anut adalah pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, ujar Agus.

Agus menekankan bahwa politik uang bisa kita tekan lewat merubah sistem pemilu. Misalnya kalau sistem Pemilu kita ini dirubah ke sistem proporsional semi tertutup dan semi terbuka (campuran), maka calon yang ada uang akan hitung-hitung ketika dia mau lakukan politik uang. Atau bila perlu langsung rubah ke sistem proporsional tertutup saja supaya kerjanya gotong royong untuk kemenangan Partai, tegas Agus.

Selain itu Anggota Bawaslu TTU Roswita Helen P. Taus S.E. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, menyampaikan bahwa politik uang menjadi momok yang menakutkan untuk Calon Legislatif, Calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat tahapan Pemilu dan Pemilihan. Politik uang tidak akan terjadi apabila tidak ada pemberi. Bawaslu juga melihat adanya ketidaksesuaian antara pelaporan dana kampanye dengan kondisi dilapangan, ujar Helen.

Di akhir kegiatan diskusi Anggota Bawaslu TTU sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat Heppy Oktavia, S.Pd. menyampaikan di Pemilu dan Pemilihan yang akan datang kemungkinan menjadi tantangan yang lebih besar karena seiring perkembangan teknologi bisa saja transaksi politik uang dari yang manual ke transaksi yang sifatnya digital dan juga penyebaran isu SARA dan Hoax yang menggunakan digitalisasi.