Rapat Penguatan Kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Mengikuti secara Daring Maupun Luring

Kefamenanu, Bawaslu TTU –Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bertempat di Aula Bawaslu Provinsi NTT. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu se-provinsi NTT secara daring dan luring pada Rabu (04/05/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung kerja Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilu yang sudah dilakukan. “Kedepan kita belum tahu model pemilu seperti apa yang diterapkan. Apakah sistem terbuka, tertutup, atau mix antara keduanya. Dalam Undang-undang Pemilu, kita berharap design dan proses tidak berbeda jauh dengan demokrasi. Transisi demokrasi dalam hal ini fase konsolidasi demokrasi  kabupaten/kota bisa mengaktualisasi lembaga kita dalam setiap program baik yang ada anggaran maupun non anggaran. Program nonbudget harus diperkuat oleh Bawaslu kabupaten/kota” tegas Nonato.

Selanjutnya, Nonato mengungkapkan perlunya evaluasi kelembagaan untuk meningkatkan transparansi kepada publik. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi data hasil pengawasan, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu, S.Pd mengatakan, “Masa non tahapan sebagai pembenahan, maka program kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu diinovasi. Perlu ada diskusi ditingkat kabupaten/kota dalam hal peningkatan SDM” ucap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, Ignasius Jani, S.IP., M.AP yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ignasius mengatakan, “ Bahwa bicara tentang pembinaan kelembagaan, dasarnya adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memperkuat kapasitas lembaga kita. Maka perlu adanya konsolidasi mengenai beban tanggung jawab dengan baik antara komisioner dan sekretariat sebagai support sistem, komisioner pun perlu memahami dengan benar tugas dan fungsinya,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa yang menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah Dr.Rudi Rohi, SH.MH  dan Dr. Hamza H. Wulakada, M.Si.