Kunjungi DPD PKS TTU; Martinus Ajak Cegah Politik Uang Melalui Pendidikan Politik

Kefamenanu, Bawaslu TTU - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Martinus Kolo, SE mengajak peserta pemilu untuk mencegah politik uang melalui pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dikatakan saat melakukan kunjungan di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten TTU ketika Konsolidasi Demokrasi, Selasa (26/5/2026).

“Kita ketahui bersama bahwa politik uang masih terjadi dalam Pemilu. Karena itu, butuh kerjasama seluruh pihak untuk masifkan pendidikan politik bagi masyarakat. Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dalam berbagai kesempatan terus melakukan pendidikan politik, demi menyadarkan masyarakat agar tolak dan lawan politik uang. Kami juga mengajak seluruh partai politik dalam setiap kunjungan dalam rangka Konsolidasi Demokrasi, untuk bersama-sama mendidik masyarakat. Termasuk dalam kunjungan kami hari ini di DPD PKS Kabupaten TTU,” kata Martinus.

Konsolidasi Demokrasi ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam kunjungan ini Abu Bakar Nusi selaku Ketua DPD PKS Kabupaten TTU bersama pengurus lainnya yang hadir menyambut baik kedatangan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo dan Heppy Oktavia didampingi jajaran Sekretariat Bawaslu TTU.

Abu Bakar mengapresiasi Bawaslu yang telah melakukan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024, dan menyampaikan beberapa catatan kritis yang menjadi perhatian partainya. “Kami mengapresiasi Bawaslu TTU yang telah mengawasi tahapan Pemilu tahun 2024 dengan baik. Walaupun kami sadari, bahwa memang politik uang masih terjadi. Ini menjadi perhatian serius kami. Selain itu, hal lainnya adalah kami mengalami kekurangan saksi, baik di TPS maupun saat pleno rekapitulasi perolehan suara. Sehingga menyulitkan dalam mengawal perolehan suara di TPS, hingga tingkat pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan,” ujarnya.

Heppy Oktavia kemudian menambahkan mengenai pengawalan perolehan suara partai politik, yang menjadi salah satu indikator kerawanan Pemilu. “Terhadap perolehan suara di TPS yang hilang atau berkurang saat pleno rekapitulasi, perlu menjadi perhatian serius. Bawaslu tentu saja mengawal perolehan suara seluruh peserta Pemilu. Ini  adalah salah satu indikator kerawanan Pemilu. Namun masing-masing partai politik juga perlu mengawal perolehan suaranya. Jika semua mengawal, maka potensi suara yang hilang atau berkurang dapat kita tekan seminimal mungkin,” ungkap Heppy.