Konsolidasi Demokrasi, Sekretaris DPC PDIP TTU : Politik Uang Itu Kejahatan Luar Biasa

Kefamenanu, Bawaslu TTU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melakukan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten TTU beserta jajarannya. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten TTU, ((Rabu 4/3/2026).

Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris PDIP Kabupaten TTU Habel Manu Nufa, SE, Para Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten TTU, Ketua Bawaslu TTU Martinus Kolo, Anggota Bawaslu TTU Roswita Helen P. Taus SE dan Heppy Octavia, S.Pd, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) TTU Erwina Rofince Atitus, S.Si, seluruh jajaran DPC PDIP.

Tujuan dilakukanya kegiatan dimaksud untuk memperkuat peran Bawaslu dalam membangun sinergi antar lembaga politik dan pengawas, meningkatkan partisipasi masyarakat, mencegah konflik dan pelanggaran pemilu, serta menjaga integritas demokrasi di luar tahapan pemilu agar demokrasi di Kabupaten TTU semakin matang, transparan, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo, SE, ketika di awal pembicaraanya mengapresiasi Pimpinan DPC PDIP Kabupaten TTU bersama jajaran atas respon terhadap surat Bawaslu Kabupaten TTU untuk pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Demokrasi. “Kami menyampaikan apresiasi kepada DPC PDIP TTU dan jajarannya yang langsung merespon surat kami, sehingga bisa diterima di Sekretariat DPC PDIP TTU hari ini. Saat ini kita berada di non tahapan pemilu, maka Bawaslu melakukan konsolidasi ke partai politik dan berbagai stakeholders, agar mendapatkan input atau masukan kepada Bawaslu tentang tahapan pemilu yang telah berlalu dan pemilu berikutnya yakni tahun 2029. Bawaslu juga perlu mendengar apakah ada catatan-catatan yang perlu disampaikan agar kita refleksikan untuk kita berbenah menjelang tahapan pemilu berikutnya”, ungkap Martinus.

Sementara Sekretaris DPC PDIP Kabupaten TTU, Habel Manu Nufa, SE memberi apresiasi dan menyampaikan selamat datang kepada Bawaslu kabupaten TTU atas kunjungannya hari ini. “Hari ini kami dari DPC PDIP Kabupaten TTU dan jajaran mendapat kunjungan dari Bawaslu TTU. Bicara soal praktek politik uang memang cukup meresahkan. Karena Politik uang bagi kita adalah kejahatan luar biasa. Karena yang terlibat di situ bukan hanya masyarakat biasa tapi sering melibatkan berbagai kalangan, termasuk kalangan elit, bahkan pihak berwajib pun diduga ikut terlibat di dalamnya. Karena itu kami minta Bawaslu dalam proses pengawasan perlu membuat pemetaan kerawanan politik uang terhadap para calon legislatif. Yang layak untuk diawasi ketat calon yang mana, dan yang tidak ketat yang mana. Jangan disamaratakan sehingga hasil pengawasanya betul efektif dan efisien. Mengenai posisi PDIP soal revisi undang undang  pemilu, secara kepartaian, sesuai hasil Rakornas PDIP, bahwa mandat rakyat tidak boleh dicederai. Secara organisatoris PDIP mendukung penuh pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Membuka ruang untuk opsi pemilihan lain yakni melalui DPRD itu mencederai hak konstitusional rakyat. PDIP satu-satunya yang sikapnya jelas melindungi hak konstitusional itu”, katanya.

Anggota Bawaslu TTU sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Roswita Helen P. Taus, SE saat diskusi berlangsung menandaskan soal biaya politik dan politik uang. “Bicara soal biaya politik dan politik uang tentu berbeda. Biaya politik itu sudah pasti biaya yang kita keluarkan untuk membiayai aktivitas politik tetapi terkadang hal ini bisa saja berubah jadi politik uang”, tandasnya.

Di akhir kegiatan diskusi Anggota Bawaslu TTU sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat Heppy Oktavia, S.Pd., menuturkan semua hal yang dibahas menjadi masukan yang berharga buat Bawaslu Kabupaten TTU dalam berkiprah. “Hasil diskusi kita hari ini akan menjadi bahan bagi kita dalam melakukan pemetaan kerawanan. Bawaslu TTU telah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak. Kunjungan hari ini, membuka ruang baru bagi kita. Sehingga agenda pencegahan politik uang dan yang lainnya bisa kita lakukan bersama-sama. Agar tujuan kita bahwa pemilu berjalan dengan baik sesuai aturan dapat terwujud. Pendidikan politik bagi generasi muda juga perlu kita masifkan lagi. Terima kasih atas masukan dan catatan kritis yang disampaikan PDIP agar menjadi perhatian kami dalam melakukan pengawasan dan pencegahan di kemudian hari’, tutup Heppy.