Silaturahmi ke DPD II Partai Golkar: Wilem Oki Berikan Masukan Kepada Bawaslu TTU

Kefamenanu, Bawaslu TTU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melakukan Silaturahmi ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten TTU. Kegiatan tersebut guna Konsolidasi Demokrasi yang berlangsung di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten TTU, (Rabu 11/3/2026).

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris DPD II Partai Golkar Wilhelmus Kusi Nesi Oki, S.IP beserta pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten TTU lainnya, Ketua Bawaslu TTU Martinus Kolo, S.E, Anggota Bawaslu Kabupaten TTU, Roswita Helen P. Taus SE, dan Heppy Octavia, S.Pd, beserta jajaran Sektariat Bawaslu Kabupaten TTU. 

Tujuan dilakukanya kegiatan dimaksudkan untuk memperkuat peran Bawaslu dalam membangun sinergi antar lembaga politik dan pengawas, meningkatkan partisipasi masyarakat, mencegah konflik dan pelanggaran pemilu, serta menjaga integritas demokrasi di luar tahapan pemilu agar demokrasi di Kabupaten TTU semakin matang, transparan, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo, SE, ketika di awal pembicaraanya memaparkan bahwa kedatangan Bawaslu ke Sekretariat DPD II Partai Golkar untuk mendapatkan input terkait Pemilu dan Pemilihan yang sudah kita lewati apabila ada hal-hal yang perlu dibenahi di pemilu yang akan datang. Selain itu juga Prolegnas tahun ini salah 1 (satu) agendanya adalah revisi Undang Undang Pemilu, dan salah satu peserta pembuat undang-undang itu adalah Partai Golkar. Tentu kami mengharapkan dukungan Partai Golkar agar melihat posisi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara (pengawas) pemilu”, ungkap Martinus.

Sementara Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten TTU, Wihelmus Kusi Nesi Oki, S.IP  memberi apresiasi dan menyampaikan selamat datang kepada Bawaslu Kabupaten TTU atas kunjungannya hari ini. “Hari ini kami dari DPD II Partai Golkar Kabupaten TTU dan jajaran mendapat kunjungan dari Bawaslu TTU. Lebih lanjut Wilem berharap masukan Partai Golkar bermanfaat bagi Bawaslu untuk pemilu yang akan datang. Dikatakan bahwa Pemilu tahun 2024 sudah berjalan dengan baik namun masih ada persepsi publik terkait praktek politik uang, pemungutan suara ulang yang disebabkan oleh kesalahan penyelenggara pemilu, pihak-pihak yang dilarang juga ikut berpolitik praktis dan minimnya kapasitas penyelenggara pemilu. Sehingga hal ini perlu diperhatikan dan dibenahi bersama ke depan”, tutupnya.