Konsolidasi Demokrasi, INTAN TTU Minta Bawaslu Awasi Ketat Politik Uang dan Netralitas Aparatur
|
Kefamenanu, Bawaslu TTU – Dalam upaya memperkuat kualitas pengawasan pemilu serta mempererat kemitraan strategis dengan media massa, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Konsolidasi Demokrasi bersama Ikatan Wartawan TTU (INTAN) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten TTU. Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung penuh kekeluargaan ini sebagai bentuk silaturahmi untuk membuka ruang diskusi interaktif dalam menyerap masukan, evaluasi, kritik, saran berlandaskan pengalaman pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.
Saat mengawali kegiatan, Ketua Bawaslu TTU Martinus Kolo, SE menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi aktif para insan pers di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tiko (sapaan akrab Ketua Bawaslu TTU) mengatakan bahwa peran media merupakan salah satu pilar penting dalam mengawal pesta demokrasi kita.
"Hari ini kita berdiskusi di sini, sekalian kita sama-sama bertukar informasi. Bawaslu juga perlu mendapatkan saran dan kritik dari teman-teman media agar menjadi bahan Evaluasi kami dan juga dalam pemetaan kerawanan pemilu mendatang," ujar Ketua Bawaslu TTU.
Bawaslu TTU menekankan pentingnya menyerap aspirasi dan pengalaman lapangan rekan-rekan jurnalis selama Pemilu 2024 untuk dijadikan catatan evaluasi kritis dalam mempersiapkan pengawasan tahapan pemilu mendatang.
Diskusi interaktif ini berfokus pada beberapa isu krusial diantaranya Netralitas ASN: Menjaga independensi aparatur sipil negara dari keterlibatan politik praktis. Pencegahan Politik Uang (Money Politics): Mengidentifikasi pola dan modus baru di masyarakat. Serta Penanganan Berita Hoaks: Menangkal peredaran informasi palsu dan disinformasi seputar pemilu.
Selanjutnya Ketua INTAN TTU Stefanus Kosat memberikan perhatian khusus terkait berbagai tantangan di tingkat TPS. Stefanus membeberkan bahwa modus politik uang di lapangan kini semakin beragam dan kian terselubung.
"Modus operandi politik uang sangat bervariasi, ada yang dapat berupa sembako, bahkan transaksi uang tunai untuk membeli suara. Namun, proses penanganannya kerap menghadapi kendala karena transaksi sering dilakukan sembunyi-sembunyi, di dalam rumah, atau bahkan lintas wilayah," ungkap Ketua INTAN TTU.
Selain politik uang, INTAN TTU menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dinilai berdampak signifikan terhadap dinamika politik TPS serta berpotensi mengubah hasil perolehan suara. Untuk itu, pengawasan di tingkat bawah perlu diperketat, terutama pada jam-jam rawan menjelang pemungutan suara.
Isu krusial lain yang diangkat adalah kedekatan emosional antara oknum penyelenggara/pengawas dengan calon tertentu yang sering kali tidak terdeteksi saat proses seleksi. Kerawanan ini dinilai menjadi pemicu munculnya pelanggaran selama tahapan berlangsung. Ketua INTAN TTU berharap proses rekrutmen dan seleksi badan adhoc maupun jajaran pengawas ke depan dapat dilakukan secara lebih ketat dan selektif.
Melalui konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu TTU berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan kritis dari wartawan sebagai bahan perbaikan internal. Kemitraan bersama INTAN diharapkan terus terjaga demi mengawal pesta demokrasi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Penulis dan Foto: Humas Bawaslu TTU
Editor: Humas Bawaslu TTU
