Ikuti Kick-Off P2P Provinsi NTT, Bawaslu TTU Akan Lakukan Pendidikan Kepada 20 Kader Pengawas Partisipatif

Kefamenanu, Bawaslu TTU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengikuti acara pembukaan kegiatan Kick-Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" ini diselenggarakan secara hibrida, memadukan kehadiran luring dari ruang rapat Kantor Bawaslu Provinsi NTT serta daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (19/05/2026). 

Dalam laporan penyelenggaraan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi NTT, Dra. Denny Fanny Matulessy, M.M.  disebutkan bahwa pelaksanaan P2P Tahun 2026 ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. 

“Pendidikan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan komitmen masyarakat sebagai kader pengawas partisipatif agar mampu berperan aktif dalam edukasi kepemiluan, penguatan jaringan, serta pemberdayaan komunitas di wilayah masing-masing menuju Pemilu 2029,” jelas Fanny dalam laporannya. 

Lebih lanjut, Fanny merincikan bahwa total peserta P2P tahun ini berjumlah 440 orang yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT. Masing-masing kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), mendapatkan alokasi kuota sebanyak 20 orang kader pengawas partisipatif. 

Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si dalam sambutannya ketika membuka kegiatan menyampaikan apresiasinya atas antusiasme para peserta yang telah bergabung. Nato menekankan pentingnya agenda Kick-Off sebagai ruang penyamaan persepsi bagi seluruh elemen pengawas, fasilitator dan admin di tingkat kabupaten/kota sebelum program pendidikan teknis di lapangan dijalankan. 

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi NTT selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Melphi Minalia Marpaung, ST, MH. memberikan penegasan mengenai esensi dari moto "Berfungsi dan Bergerak".  

“Jumlah personel jajaran Bawaslu ini sangat terbatas, sementara cakupan tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan pemilu sangatlah besar,” ujar Melpi. 

Melpi menyayangkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara resmi. Padahal, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di NTT mencapai angka 4 juta jiwa lebih. Oleh karena itu, kehadiran 440 kader baru P2P ini diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan dan mitra strategis Bawaslu. 

“Teman-teman peserta P2P tidak hanya sekadar mengikuti seremonial, tetapi setelah ini harus melebur menjadi pengawas partisipatif di lingkungan sekitar, membantu melakukan pencegahan sejak dini, hingga bersedia menjadi pelapor apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu di daerahnya,” tegas Melpi. 

Dengan dibukanya kegiatan Kick-Off ini secara resmi, Bawaslu Kabupaten TTU siap memfasilitasi dan memberikan pendidikan bagi 20 orang kader pengawas partisipatif di wilayah TTU agar dapat berfungsi optimal demi mewujudkan iklim demokrasi Pemilu 2029 yang jujur, adil, dan bermartabat. 

Pelaksanaan P2P untuk Kabupaten TTU sendiri sesuai agenda akan dilaksanakan pada 9 Juni 2026.