Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu TTU Ikuti Kick Off P2P

Kefamenanu, Bawaslu TTU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengikuti pembukaan (kick off) peluncuran kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 secara daring, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI) yang dipusatkan di Kabupaten Tangerang, dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H dan disaksikan oleh ribuan peserta melalui platform Zoom serta YouTube.

Dalam sambutannya, Lolly menekankan bahwa membangun demokrasi yang sehat memerlukan proses panjang dan komitmen kolektif sejak dini. Meskipun Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, tahapan awal diprediksi sudah akan dimulai pada tahun depan sesuai regulasi yang berlaku. 

Lolly juga menegaskan bahwa Kader P2P harus menjadi ujung tombak dalam mengawal mandat demokrasi melalui empat karakter utama yakni Logis: Kader wajib memahami aturan main dan mampu mendeskripsikan setiap peristiwa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya agar kerja pengawasan tetap terukur dan masuk akal. Kritis: Kader harus berani mencari tahu, rajin membaca, dan mempertanyakan hal-hal demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Berani: Kader harus berani menyuarakan temuan di lapangan kepada Bawaslu sebagai informasi awal, namun tetap diingatkan untuk tidak melampaui kewenangan dalam melakukan penindakan, dan Berdampak: Pengetahuan yang diperoleh harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan sekadar menjadi data statistik semata. 

Kegiatan ini juga menyoroti keberhasilan mitigasi konflik di wilayah rawan tinggi melalui kolaborasi lintas sektor antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Bawaslu mencatat saat ini telah terdapat lebih dari 30.000 kader pengawas partisipatif di seluruh Indonesia yang siap mengawal kehormatan demokrasi menuju 2029.

Dengan kegiatan ini, Bawaslu TTU akan terus memotivasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara agar terlibat aktif dalam geliat pengawasan partisipatif demi terwujudnya pemilu yang bermartabat