Bawaslu TTU Silaturahmi ke Partai Demokrat, Soroti Partisipasi Pemilih dan Maraknya Politik Uang

Kefamenanu, Bawaslu TTU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melakukan silaturahmi dalam rangka Konsolidasi Demokrasi ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten TTU, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu misi Bawaslu, yakni memperkuat kemitraan pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam mengawasi Pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten TTU Donatus Dinyo Gusto Nurak dan Paulus Adolf Gustaf Maf, bersama jajaran pengurus DPC lainnya. Sementara itu dari Bawaslu Kabupaten TTU hadir Roswita Helen P. Taus Anggota/Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dan Heppy Oktavia Anggota/Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, serta Kepala Sekretariat Carles Jeremias Lau didampingi jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten TTU. 

“Pada kesempatan sore hari ini, kami atas nama Ketua dan Pengurus Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu yang telah berkenan hadir dalam rangka silaturahmi dan diskusi bersama terkait evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya,” kata Gustaf sapaan akrab sekertaris Partai Demokrat.

Heppy Oktavia ketika mengawali pertemuan mengatakan bahwa Bawaslu melakukan kunjungan dan diskusi bersama Partai Demokrat guna mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya serta membahas upaya pencegahan pelanggaran pada pemilu tahun 2029 mendatang. 

“Pertemuan ini menjadi momentum yang baik untuk mempererat hubungan antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Meskipun tahapan pemilu telah selesai, komunikasi dan diskusi tetap penting dilakukan sebagai bagian dari evaluasi bersama demi perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan,” kata Heppy.

Roswita Helen P. Taus ketika diberi kesempatan menjelaskan terkait keterbatasan jumlah personel pengawas pemilu juga menjadi perhatian serius. “Jumlah pengawas di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta jumlah TPS yang ada. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik politik uang.

Dalam diskusi ini, beberapa poin penting menjadi perhatian bersama, di antaranya terkait tingkat partisipasi pemilih yang dinilai masih belum maksimal. Menurut peserta diskusi, meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh KPU, Bawaslu, maupun para peserta pemilu, angka partisipasi masyarakat cenderung mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemilih yang berada di luar daerah tidak mengurus surat pindah memilih, hingga masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Dalam pertemuan ini Bawaslu TTU dan Partai Demokrat menyoroti rendahnya partisipasi pemilih, keterbatasan jumlah pengawas pemilu, serta maraknya praktik politik uang yang dinilai masih menjadi tantangan besar dalam demokrasi.

Partai Demokrat berharap adanya penambahan personel pengawas agar pengawasan pemilu dapat berjalan lebih maksimal dan menghasilkan pemilu yang jujur serta adil. Sementara itu, Bawaslu menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama mencegah politik uang serta meningkatkan kualitas demokrasi di masa depan.